Buka Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan, Gamalis Berharap Pelayanan Administrasi Kependudukan Ditingkatkan

KALTIMTARA.ID, TANJUNG REDEB –
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggelar publikasi hasil survey kepuasan masyarakat, forum konsultasi publik standar pelayanan, dan penandatangan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Berau dengan OPD pengguna dan mitra kerja pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA), bertempat di Balai Mufakat jalan Milono, Tanjung Redeb, pada Senin (8/8/2022).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Berau Gamalis sekaligus membuka Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Berau Gamalis, mengatakan, kegiatan ini merupakan sebuah wujud konsistensi dan keseriusan dari Disdukcapil Kabupaten Berau dalam upaya mengawal dan berinovasi dalam upaya mewujudkan tertib administratif pencatatan kependudukan Kabupaten Berau.

Hal ini berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Disdukcapil yang merupakan penjabaran dari pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengamalkan kepada kita semua untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang mengedepankan kualitas melalui standar pelayanan.

“Hal ini merupakan wujud pemenuhan hak-hak administrasi mengenai peristiwa kependudukan pemenuhan data statistik nasional serta perlindungan masyarakat yang berkenaan dengan dokumen kependudukan,” ucapnya.

Gamalis menjelaskan, tertib informasi kependudukan sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah kabupaten Berau senantiasa mendukung segala upaya sistem administrasi, tentunya akan sangat bermanfaat bagi pelayanan langsung untuk masyarakat di Kabupaten Berau.

“Adminduk akan memberikan pelayanan yang inklusif dan seramah mungkin kepada masyarakat di Kabupaten Berau. Pemberian pelayanan tidak boleh pandang bulu lagi melainkan harus mengedepankan prinsip akuntansitas adil dan kesetaraan,” pungkasnya.

Dengan hal ini, dirinya berharap dapat menjadikan sinergitas dari seluruh OPD yang ada untuk bersama-sama mensukseskan administrasi kependudukan yang secara langsung akan mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan kepembangunan berbasis data vaktual secara nasional, regional maupun lokal. (ADV)

Penulis : Rizal
Editor : Sofi